Pemkot Bogor Dukung Optimalisasi Aset Daerah untuk Hunian Layak

BOGOR.DISWAY.ID - Wali Kota Bogor, Dedie A. Rachim, menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Sinergi Program Satu Juta Rumah bersama Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) di Kantor Perumahan dan Permukiman Provinsi Jawa Barat, Bandung, Kamis (2/10/2025).

Rakor ini diikuti sembilan kota di Jawa Barat serta melibatkan berbagai pemangku kepentingan, mulai dari pengembang, perbankan, lembaga, asosiasi perumahan, hingga BPS, Dinas Sosial, dan instansi terkait.

Bahas Kendala dan Strategi Pemenuhan Hunian

Dedie menjelaskan, Rakor membahas kesiapan daerah dalam menjalankan program satu juta rumah, kendala yang dihadapi, serta langkah-langkah penyelesaiannya.

Salah satu kendala utama adalah keterbatasan lahan untuk Program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), yakni dukungan pemerintah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) agar bisa memiliki rumah layak huni.

BACA JUGA:Pemkot Bogor Dorong Penyelesaian Dana PBI Rp8,4 Miliar dari Pemprov Jabar

“Alternatif solusi yang kami usulkan dari Kota Bogor adalah pemanfaatan aset daerah, lahan yang dikuasai Satgas BLBI DJKN Kemenkeu, hingga HGU yang sudah tidak dimanfaatkan,” ujar Dedie.

Selain itu, terdapat pula usulan kreatif berupa pemanfaatan aset pemda untuk menggabungkan fungsi pasar dengan rumah susun, sehingga lahan bisa digunakan secara optimal.

Respons Kementerian PKP

Direktur Peningkatan Kualitas Perumahan Perkotaan, Noviza Temenggung, mewakili Dirjen Perumahan Perkotaan, menyampaikan bahwa pemerintah pusat tengah mengoptimalkan pemanfaatan lahan negara, termasuk tanah sitaan, aset eks BLBI, hingga lahan BUMN.

Ia juga menegaskan perlunya pendataan akurat dari BPS terkait kepemilikan rumah agar program satu juta rumah lebih tepat sasaran.

“Kolaborasi dengan ATR/BPN sudah dilakukan untuk mencari solusi pemanfaatan lahan tanpa melanggar aturan. Diharapkan dengan sinergi ini program perumahan bisa berjalan optimal,” jelas Noviza.

Komitmen Bersama untuk Percepatan Hunian

Rakor ini menjadi langkah strategis untuk memperkuat komitmen pusat dan daerah dalam mempercepat pemenuhan kebutuhan hunian di Jawa Barat.

Sumber: