Supian Suri: Depok Harus Punya Sentra UMKM di Tiap Kecamatan

BOGOR.DISWAY.ID - Wali Kota Depok, Supian Suri, menegaskan komitmennya untuk memperkuat pemberdayaan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dengan menghadirkan sentra UMKM di setiap kecamatan. Hal ini disampaikannya saat membuka Festival Kuliner Kebhinekaan Kota Depok 2025 di halaman Balai Kota Depok, Jumat (22/8/2025).

Menurut Supian, keberadaan sentra UMKM akan menjadi wadah strategis untuk promosi produk lokal sekaligus sarana pemasaran yang berkelanjutan. Ia menilai, pelaku UMKM tidak boleh hanya mengandalkan event musiman semata.

“Saya minta tiap kecamatan ada pusat UMKM. Jangan bergantung pada acara sementara saja. Pasti ada fasilitas sosial atau umum yang bisa dijadikan lokasi sentra UMKM kita,” jelasnya.

Lebih jauh, Supian menekankan pentingnya pengelolaan yang adil agar sentra tersebut tidak hanya dikuasai oleh pihak tertentu. “Mekanisme harus diatur, supaya semua UMKM punya kesempatan sama. Konsepnya promosi, bukan jualan permanen. Kalau masyarakat sudah kenal produk, mereka pasti mencari ke tempat aslinya,” tambahnya.

BACA JUGA:Pemkot Depok Tetap Stabil: Jabatan Kosong Kini Dipimpin Plt

Bahkan, Supian membuka kemungkinan pembelian lahan baru jika diperlukan. “Kalau belum ada lahannya, saya minta Pak Wahid (Kepala BKD) siapkan untuk dibeli. Saya ingin tiap kecamatan benar-benar punya pusat UMKM agar produk lokal Depok makin dikenal,” tegasnya.

Dukungan Pemkot Depok untuk Pengembangan UMKM

Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro (DKUM) Kota Depok, Mohamad Thamrin, menyampaikan sejumlah program yang tengah berjalan untuk memperkuat UMKM.

Pemerintah Kota (Pemkot) memberikan pelatihan wirausaha pemula, pendampingan hingga enam bulan, serta memfasilitasi berbagai izin usaha seperti NIB, PIRT, sertifikat halal, hingga izin BPOM, semuanya tanpa biaya bagi UMKM binaan.

Selain itu, Pemkot Depok juga membuka peluang pemasaran lewat bazar di Balai Kota, Car Free Day, alun-alun, hingga rencana pembangunan 11 titik sentra UMKM kecamatan. Dukungan dana tambahan dari Provinsi Jawa Barat juga diproyeksikan memperkuat sektor ini.

Dari sisi pembiayaan, DKUM bekerja sama dengan Bank BJB menghadirkan subsidi bunga kredit. UMKM cukup membayar 1 persen dari bunga pinjaman, sementara 9 persen sisanya ditanggung APBD. Ada juga program pinjaman tanpa bunga hingga Rp 5 juta, serta kredit subsidi dengan plafon sampai Rp 50 juta.

Untuk mengakses program tersebut, pelaku UMKM wajib mendaftar melalui aplikasi D’Krens serta terdaftar di kelurahan maupun kecamatan. Saat ini, sudah lebih dari 12 ribu UMKM Depok yang masuk dalam database DKUM.

Thamrin menambahkan, beberapa UMKM unggulan Depok bahkan sudah mampu menembus pasar nasional. “Contohnya cireng dari Bojongsari yang kini menyerap 50–100 tenaga kerja. Perkembangan UMKM ini juga membantu menekan angka pengangguran di Depok,” ujarnya.

Sumber: