“Jangan sampai kayak kasus BSI kemarin, data dibobol lalu dijual. Ngeri kalau semua data keuangan kita bocor,” ujarnya.
Ia juga mengingatkan agar implementasinya tidak mempersulit masyarakat seperti yang pernah terjadi pada sistem perpajakan Coretax.
Respons Pemerintah
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mendukung Payment ID untuk mempercepat digitalisasi pemerintahan dan pemadanan data NIK-NPWP.
Menurut Dirjen Pajak Bimo Wijayanto, sistem ini akan memudahkan pertukaran data antar lembaga dan mengoptimalkan penerimaan pajak.
Pandangan Pengamat
Ekonom UPN Veteran Jakarta, Achmad Nur Hidayat, menilai kebijakan ini terlalu terburu-buru. Ia mempertanyakan kesiapan infrastruktur digital dan perlindungan data pribadi di Indonesia.
“Kalau keamanan data lemah, privasi dan keuangan masyarakat bisa terancam,” tegasnya.
Payment ID menawarkan kemudahan dan efisiensi, tetapi juga menimbulkan risiko serius jika tidak diimbangi dengan sistem keamanan data yang kuat. Publik menanti transparansi aturan teknis agar kebijakan ini tidak menjadi ancaman bagi privasi dan keuangan warga.