Hal ini berdampak langsung terhadap pencapaian pembangunan manusia, salah satunya ditunjukkan melalui nilai Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Bogor tahun 2024 yang masih berada di angka 73,63.
Sementara itu, Plt. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan (Bappedalitbang) Kabupaten Bogor, Bambam Setia Aji, memaparkan bahwa peningkatan IPM menjadi salah satu target prioritas dalam RPJMD.
Namun, KPK mengingatkan bahwa ambisi sasaran memerlukan perencanaan berdasarkan data yang konkret, menyasar langsung kebutuhan di tingkat akar rumput.
Baik dalam pembangunan fisik maupun pendidikan, KPK menekankan pentingnya peran aparat pengawasan intern pemerintah (APIP) melalui Inspektorat Daerah.
Mereka harus dilibatkan sejak tahap perencanaan, tidak hanya memeriksa di akhir pelaksanaan.
“Inspektorat juga harus berperan aktif dalam proses perencanaan agar dapat melihat (program) mengarah ke mana dan ditujukan untuk apa,” tutur Bahtiar.
Dengan pengawasan ketat dari KPK, Kabupaten Bogor diharapkan tidak hanya membangun lebih banyak fasilitas dan ruang kelas, tetapi juga membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah yang bersih dan bertanggung jawab.