BOGOR.DISWAY.ID - Bupati Bogor Rudy Susmanto memimpin Rapat Ekspose Progres Percepatan Pembangunan Dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) yang berlangsung di Pendopo Bupati, Ruang Soekarno-Hatta, Selasa (11/11/25). Rapat ini digelar untuk meninjau perkembangan pembangunan dapur MBG sekaligus menyusun langkah percepatan agar program prioritas pemerintah pusat dapat berjalan lebih optimal di Kabupaten Bogor.
Dalam arahannya, Bupati Rudy menegaskan bahwa pengelolaan aset dan administrasi harus dilakukan secara tertib agar proses percepatan pembangunan dapur MBG tidak menemui kendala. Menurutnya, Kabupaten Bogor menerapkan standar tinggi dalam pembangunan dapur MBG, sehingga perencanaan dan pelaksanaannya wajib dilakukan dengan teliti.
“Karena itu, pelaksanaannya harus benar-benar serius, administrasinya lengkap, dan mekanisme penggunaan bahan harus sesuai ketentuan. Ini program prioritas Presiden, jadi harus benar-benar dikawal agar tidak menimbulkan masalah,” tegas Rudy.
Ia juga meminta percepatan sertifikasi layak fungsi untuk dapur MBG yang sudah dibangun, serta penyusunan inventarisasi lahan dan aset pemerintah daerah agar koordinasi bersama koperasi desa Merah Putih dan pengelola dapur MBG dapat berjalan efektif. Target utama daerah adalah seluruh pelajar di Kabupaten Bogor menerima manfaat program MBG, dan ke depan sasaran diperluas untuk ibu hamil, ibu menyusui, serta anak-anak berisiko stunting.
Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor, Fusia Meidiawaty, memaparkan bahwa dari total 288 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang tercatat hingga 3 November 2025, sekitar 195 SPPG (67%) sudah mengikuti Pelatihan Keamanan Pangan Siap Saji (PKPSS). Pelatihan tersebut diikuti oleh seluruh pegawai SPPG dengan rata-rata 47 peserta per unit, sehingga Kabupaten Bogor berhasil melibatkan seluruh karyawan yang terdata.
Pada aspek inspeksi kesehatan lingkungan, tercatat 163 SPPG atau 56,5% telah menjalani pemeriksaan langsung oleh Puskesmas, meliputi kebersihan dapur, kualitas air, dan fasilitas penyajian. Selain itu, 163 SPPG juga telah mengirimkan sampel makanan, alat makan, dan air ke Laboratorium Pengujian Daerah (LABKESDA) untuk memastikan standar kebersihan. Beberapa laporan hasil pengujian saat ini masih menunggu proses finalisasi.
Hingga kini, 35 SPPG atau sekitar 12,6% telah memperoleh Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS). Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor mengimbau seluruh SPPG agar segera melengkapi persyaratan yang dibutuhkan demi mempercepat penerbitan sertifikasi tersebut.
Kepala Dinas Kesehatan menegaskan bahwa proses sertifikasi ini merupakan langkah penting untuk memastikan seluruh SPPG di Kabupaten Bogor dapat menyediakan pangan bergizi dan aman bagi para siswa.