BOGOR.DISWAY.ID — Para tokoh lintas agama membahas isu-isu penting mulai dari pajak, korupsi, hingga perilaku pejabat dalam pertemuan dengan Presiden RI Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Senin (1/9). Pertemuan yang berlangsung dalam suasana terbuka itu dihadiri pimpinan ormas keagamaan besar, termasuk PBNU, PGI, MATAKIN, Wahdah Islamiyah, dan Parisada Hindu Dharma Indonesia.
Ketua Umum Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia (PGI), Jacklevyn Frits Manuputty, menekankan bahwa forum tersebut berjalan penuh keterbukaan dan transparan. Ia menyampaikan berbagai persoalan publik langsung kepada Prabowo.
“Dalam pertemuan, kami bicara sangat terbuka, sangat transparan, karena Presiden juga berbicara dengan sangat transparan, apa yang beliau rasakan, apa yang beliau lihat. Kami bicara tentang pajak yang memberatkan rakyat. Kami bicara tentang korupsi. Kami bicara tentang kepongahan dan perilaku pejabat di ruang elit, flexing, dan lain-lain,” katanya.
BACA JUGA:Tokoh Lintas Agama: Presiden Sudah Dengar Aspirasi dan Berupaya Penuhi
Menurut Jacklevyn, isu kenaikan tunjangan DPR juga disampaikan langsung dalam forum tersebut.
“Kami juga bicara tentang kenaikan tunjangan DPR dan lain-lain, karena ada Ibu Ketua DPR di situ. Itu ditanggapi oleh Presiden, termasuk oleh Ibu Ketua DPR, untuk betul-betul mengelola itu ke depan,” ujarnya.
Ia menambahkan, Prabowo berkomitmen mendorong pengesahan Undang-Undang Perampasan Aset.
“Presiden juga berjanji, misalnya terkait Undang-Undang Perampasan Aset, beliau akan sungguh-sungguh mengerjakan dan memperjuangkannya bersama dewan,” ucapnya.
Aspirasi Didengar Langsung dan Ditindaklanjuti
Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf menegaskan bahwa aspirasi masyarakat telah disampaikan dan didengar langsung Presiden.
“Aspirasi-aspirasi dan harapan-harapan telah disampaikan kepada Presiden dalam pertemuan yang cukup panjang tadi. Presiden juga rupanya sudah mendengar dan memahami sebagian besar dari aspirasi-aspirasi tersebut. Bahkan kemudian, di samping menjawab semua pertanyaan dan persoalan, beliau juga menunjukkan bahwa sudah ada langkah-langkah yang telah dilakukan bukan hanya oleh Presiden, tetapi juga oleh lembaga-lembaga negara yang lain seperti DPR,” kata Yahya .
Ia menekankan komitmen tokoh agama untuk ikut menenangkan masyarakat.
“Yang kami harapkan selanjutnya tentu saja adalah bahwa sesudah ini gestur pemenuhan keinginan dari rakyat, dari masyarakat itu, segera ditunjukkan lebih kuat lagi sehingga masyarakat juga menjadi lebih tenang. Pada saat yang sama, kami semua dari para pemimpin agama bersiap bersiaga untuk ikut berkontribusi dalam membina dan mengarahkan umat kami serta masyarakat pada umumnya agar bisa lebih tenang,” ujarnya.
Ketua Umum Wahdah Islamiyah, Ustaz Zaitun Rasmin, menambahkan bahwa pertemuan tersebut merupakan inisiatif ormas, bukan undangan Presiden.
“Kamilah yang berinisiatif, bahkan sejak beberapa bulan lalu berkumpul di PBNU dan PP Muhammadiyah untuk bertemu Bapak Presiden, tadinya membicarakan tentang genosida di Gaza. Tetapi begitu ada masalah yang terjadi di negeri kita ini, kami lebih kuat lagi bersepakat untuk segera bertemu beliau, menyampaikan juga masalah Palestina, tetapi lebih banyak membicarakan kondisi negeri kita,” kata Zaitun.