Pemkot Bogor Bidik PAD Rp11 Miliar dari Digitalisasi dan Penataan Parkir

Pemkot Bogor Bidik PAD Rp11 Miliar dari Digitalisasi dan Penataan Parkir

Pemkot Bogor mulai memperkuat pengelolaan perparkiran untuk mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD)--Dok. Pemkot Bogor

BOGOR, DISWAY.ID - Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor mulai memperkuat pengelolaan perparkiran untuk mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Upaya ini dilakukan melalui digitalisasi transaksi, penataan lokasi parkir, hingga rencana penerapan parkir jam malam di sejumlah kawasan.

Langkah tersebut menjadi bagian dari keseriusan Pemkot Bogor dalam menekan potensi kebocoran pendapatan dari sektor parkir.

BACA JUGA:Mobil Daihatsu Terios Diamuk Masa Usai Diduga Tabrak Lari, Sopir Luka hingga Kaca Pecah

Salah satunya dengan mengintegrasikan data transaksi parkir secara real-time, baik dari lahan parkir swasta maupun parkir tepi jalan umum.

Wali Kota Bogor Dedie A. Rachim mengatakan, integrasi data diperlukan agar pemerintah lebih mudah memantau transaksi dan mencocokkan penerimaan daerah.

"Integrasi data transaksi secara real-time, baik dari parkir swasta maupun parkir tepi jalan umum, penting untuk memudahkan rekonsiliasi penerimaan daerah sekaligus mencegah kebocoran pendapatan daerah dari perparkiran," kata Dedie saat memberikan pendapat terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Penyelenggaraan Perparkiran dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Bogor, Rabu, 14 November 2026.

Menurut Dedie, sistem pembayaran parkir juga perlu didukung teknologi digital, seperti QRIS, kartu elektronik, dan sensor otomatis. Penerapannya harus disertai tata kelola yang jelas agar pengelolaan parkir berjalan tertib dan akuntabel.

Selain digitalisasi, regulasi perparkiran juga perlu mencakup manajemen lalu lintas, standar pelayanan, perizinan, pembinaan, hingga penertiban. 

BACA JUGA:Dikawal Dedie Rachim Sejak 2020, Pusat Layanan Kota Bogor di Katulampa Mulai Dibangun

Aturan tersebut harus diselaraskan dengan ketentuan Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) jasa parkir serta retribusi parkir dalam Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah beserta perubahannya.

Pemkot Bogor turut menyoroti profesionalisme juru parkir melalui pengaturan mekanisme rekrutmen dan penggajian. Penataan lokasi juga menjadi perhatian, terutama di kawasan rawan kemacetan atau titik dengan aktivitas lalu lintas tinggi.

Pemerintah bahkan mempertimbangkan penyediaan fasilitas park and ride yang terintegrasi dengan transportasi massal.

Di sisi lain, Pemkot Bogor mulai membidik tiga kawasan untuk penerapan parkir jam malam, yakni Alun-Alun Kota Bogor, Jalan Sudirman, dan Pandu Raya.

Sumber: