Aturan Baru MBG: SPPG Wajib Batasi Produksi 2.500 Porsi Per Hari

BOGOR.DISWAY.ID - Pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) ternyata bukan pekerjaan mudah. Di balik satu kotak makanan yang diterima para siswa, ada kerja keras panjang dari hulu hingga hilir—mulai dari regulasi, standar dapur, hingga pengawasan kualitas makanan.

Di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Slipi, Palmerah, Jakarta Barat, seluruh proses itu dijalankan dengan ketat. Koordinator SPPG Jakarta Barat, Yudha Permana, mengungkapkan bahwa kunci utamanya adalah menjaga Critical Control Point (CCP), yaitu titik-titik penting untuk mencegah terjadinya bahaya dalam pengolahan makanan.

“Sudah hampir 10–11 bulan kami melayani siswa, dan Alhamdulillah tidak ada satu pun kejadian luar biasa seperti keracunan,” ujar Yudha, Jumat, 7 November 2025.

Menurutnya, menjaga CCP dari awal hingga akhir proses adalah cara paling realistis untuk mencegah keracunan makanan. Mulai dari pemilihan bahan, pemenuhan angka kecukupan gizi (AKG), hingga memastikan tidak ada bahan yang tidak sesuai standar, seperti susu dengan kadar gula tinggi.

Dapur yang Dijaga Ketat Sejak Bahan Datang

Setiap pagi, bahan makanan datang dari supplier. Semuanya dicek oleh tim gizi sebelum masuk dapur. Contohnya ayam—harus dipastikan segar, bersuhu tepat, dan langsung disimpan di freezer atau chiller.

Yudha menjelaskan bahwa protein nabati, hewani, dan sayuran harus dipisah untuk menghindari kontaminasi silang. Termasuk bakteri salmonella yang bisa berpindah jika penempatannya sembarangan.

Setelah bahan siap, proses berpindah ke pengolahan. Para penjamah makanan bekerja mengikuti SOP dari Badan Gizi Nasional (BGN) dan Dinas Kesehatan. Seluruh pegawai pun wajib bersertifikat penjamah makanan.

Kematangan bahan, pendinginan makanan sebelum diporsikan, hingga proses penyimpanan dalam ompreng yang ditutup rapat menjadi standar wajib. Bahkan dalam distribusi, ompreng tidak boleh menempel lantai untuk menjaga higienitas.

Setiap hari juga dilakukan food testing untuk memastikan makanan layak distribusi. Jika ada tanda-tanda makanan basi atau tidak aman, makanan tidak akan dikirim.

Regulasi MBG Mulai Dibenahi

Meski program ini sangat krusial untuk meningkatkan gizi masyarakat, sejumlah masalah masih terjadi, seperti keracunan massal di beberapa daerah. Hal inilah yang mendorong DPR RI meminta pemerintah memperkuat tata kelola program.

Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Charles Honoris, mengapresiasi langkah tegas BGN yang kini menetapkan bahwa dapur SPPG yang lalai hingga menyebabkan keracunan massal akan ditutup permanen.

Menurutnya, langkah itu penting untuk menjaga keamanan pangan serta kepercayaan masyarakat terhadap MBG.

Sumber: