Percepat Pembangunan 2027, Pemkab Bogor Bakal Lelang Dini 10 Program Prioritas pada Desember
Pemkab Bogor bakal lelang dini 10 program prioritas pembangunan 2027 pada Desember. Bupati Rudy Susmanto sebut untuk percepat proyek & penuhi MCP KPK.-Foto: Sandika/Disway Bogor-
BOGOR, DISWAY.ID -- Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor bakal melelang 10 program prioritas pembangunan 2027 pada Desember mendatang.
Langkah ini dilakukan untuk mempercepat pelaksanaan proyek strategis sekaligus memenuhi target Monitoring Center for Prevention (MCP) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Bupati Bogor, Rudy Susmanto mengatakan, lelang dini dilakukan agar sejumlah proyek prioritas bisa segera berjalan pada awal 2027.
BACA JUGA:Cibinong Pertahankan Takhta Juara Umum MTQ Kabupaten Bogor Selama Empat Tahun
Namun, seluruh program harus memenuhi persyaratan administrasi, perencanaan, dan kesiapan lahan.
"Program strategis daerah 2027 merupakan bagian dari rangkaian MCP KPK yang harus dipenuhi, karena itu, ada 10 program prioritas yang akan kita lelang dini pada Desember," kata Rudy kepada wartawan, Kamis 5 November 2026.
Sejumlah proyek yang masuk daftar tersebut di antaranya pembangunan Flyover Bojonggede-Kemang, kelanjutan pembangunan Asrama Haji dan Umrah di Pakansari, serta persiapan lahan untuk jalan khusus angkutan barang dan tambang.
Khusus jalan khusus angkutan barang dan tambang, proyek tersebut belum bisa direalisasikan pada 2026 karena belum mendapatkan pengesahan penetapan lokasi dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
BACA JUGA:Pemkab Bogor Perluas Beasiswa bagi Santri Yatim dan Pesantren Salafiyah di Bogor
"Kita kejar tahapan administrasinya, jika penetapan lokasi bisa diselesaikan pada awal 2027, pembebasan lahannya dapat dilaksanakan pada tahun yang sama," jelasnya.
Selain infrastruktur, Pemkab Bogor juga menyiapkan revitalisasi sejumlah puskesmas berskala besar, salah satunya Puskesmas Cibinong.
Sektor pendidikan juga mendapat alokasi melalui pembangunan unit sekolah baru di sejumlah kecamatan yang masih kekurangan fasilitas pendidikan.
Rudy menegaskan, seluruh program harus memiliki kesiapan lahan milik pemerintah daerah dan masuk dalam rencana kerja perangkat daerah (RKPD), KUA-PPAS 2027, hingga ditetapkan dalam APBD 2027 bersama DPRD.
"Kita tidak ingin program hanya direncanakan, tetapi terkendala lahan dan administrasi, semuanya harus disiapkan sejak awal agar pembangunan bisa segera berjalan,"pungkasnya.
Sumber:
- Share:
