Angka Kemiskinan di Kabupaten Bogor Turun Drastis, Kini Lebih Rendah dari Nasional
Penduduk Miskin di Kabupaten Bogor Turun dari 7,05% menjadi 6,25% di Tahun 2025-dok. Diskominfo Kab Bogor-
BOGOR.DISWAY.ID - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor mencatat capaian signifikan dalam penurunan angka kemiskinan pada 2025. Persentase penduduk miskin turun menjadi 6,25 persen, lebih rendah dibanding rata-rata Jawa Barat yang mencapai 7,46 persen, maupun angka nasional sebesar 9,63 persen.
Kepala Bappedalitbang Kabupaten Bogor, Bambam Setia Aji, menjelaskan bahwa sejak 2007, Kabupaten Bogor selalu menjadi daerah dengan jumlah penduduk miskin terbanyak di Jawa Barat. Hal ini sejalan dengan jumlah penduduk yang juga tertinggi di tingkat kabupaten/kota, bahkan diperkirakan mencapai lebih dari 6 juta jiwa pada 2025 berdasarkan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN).
Meski jumlah penduduk miskin masih mencapai 446.790 orang, rasio kemiskinan Kabupaten Bogor ternyata lebih rendah dibanding tingkat provinsi dan nasional. Tren penurunan kemiskinan juga terlihat konsisten sejak 2021, dari 8,13 persen kini turun menjadi 6,25 persen.
Bambam memaparkan bahwa sekitar 120 ribu warga berhasil keluar dari garis kemiskinan dalam lima tahun terakhir, dengan rata-rata 24 ribu orang setiap tahunnya. Hasil tersebut merupakan dampak dari berbagai program pemerintah daerah yang menyasar masyarakat berpenghasilan rendah.
Ia menambahkan, Kabupaten Bogor telah membentuk Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan, dengan total anggaran mencapai Rp700 miliar pada 2025. Program utama penurunan kemiskinan meliputi perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu) sebanyak 3.406 unit, pembangunan hunian tetap bagi keluarga terdampak bencana, hingga program pemberdayaan ekonomi seperti pelatihan skill dan dukungan usaha mikro.
Pemerintah daerah optimistis langkah berkelanjutan dalam pembangunan fisik dan sosial akan semakin mempercepat penurunan kemiskinan. Bahkan pada 2026, Pemkab Bogor telah menyiapkan anggaran Rp1 triliun untuk mewujudkan Universal Health Coverage (UHC) 100 persen, sehingga seluruh warga Kabupaten Bogor memiliki jaminan kesehatan.
Meski begitu, Bambam mengakui masih ada tantangan besar, termasuk populasi 6 juta jiwa—lebih besar dari 25 provinsi di Indonesia—serta tingginya risiko bencana alam yang dapat memunculkan kemiskinan baru. Ia menegaskan pentingnya kolaborasi dengan pemerintah pusat, provinsi, dan berbagai pemangku kepentingan untuk memastikan penanganan kemiskinan berjalan efektif dan menyeluruh.
Sumber:
- Share:
