bogor.disway.id - “Sudah zamannya.”
Begitu kata Sutarman, pedagang kelontong di Depok. Awalnya ia enggan memasang QRIS karena merasa ribet. Namun desakan pelanggan membuatnya luluh. Enam bulan berjalan, omzetnya justru naik karena pembeli yang tak membawa uang tunai tetap bisa bertransaksi.
Digitalisasi memang menjadi wajah baru ekonomi hari ini. Tanpa sistem pembayaran digital, pelaku usaha dianggap tertinggal. Namun di balik stiker QRIS yang menempel di kaca warung, ada cerita lain: edukasi yang minim, strategi sales agresif, hingga fenomena paylater yang mengubah pola konsumsi masyarakat.
Candu di Balik BNPL
Fitur Buy Now Pay Later (BNPL) kini menjadi bagian hampir tak terpisahkan dari berbagai platform, seperti Shopee, OVO, dan Gojek.
Iming-iming diskon besar, cashback, hingga voucher gratis ongkir membuat fitur ini terlihat menguntungkan. Padahal, kemudahan “beli sekarang, bayar nanti” bisa berubah menjadi jerat halus jika tidak dikelola dengan bijak.
Transaksi yang terlalu mudah membuat batas antara kebutuhan dan keinginan semakin kabur. Perencanaan keuangan pribadi pun sering kali terganggu karena cicilan menumpuk tanpa terasa.
Strategi Hati-Hati ala Pengusaha Kecil
Dessy Putri (49), penjual nasi kuning di Depok, menggunakan Shopee Paylater untuk membantu arus kas usaha. Baginya, fitur ini menjadi alat bantu saat modal belanja membengkak.
Namun ia menerapkan batas tegas: nominal tak boleh lebih dari Rp200–300 ribu. Jika melampaui itu, ia merasa terbebani memikirkan pembayaran berikutnya. Baginya, paylater adalah solusi sementara, bukan sandaran utama.
Berbeda dengan Fernandi (28), karyawan swasta yang menilai paylater berisiko jika dijadikan solusi utama. Tanpa kontrol, cicilan bisa menumpuk dan berdampak pada tekanan mental.
Gerilya Sales dan Minim Edukasi
Di balik maraknya QRIS, ada strategi agresif di lapangan. Seorang sales acquisition officer mengungkapkan bahwa target merchant harian sangat tinggi. Untuk mengejar angka, beberapa sales menggunakan metode “tempel dulu, jelaskan belakangan”.
Stiker QRIS ditempel lebih dulu, baru pemilik warung diberi penjelasan. Strategi psikologis ini membuat pedagang merasa sungkan menolak.
Tak jarang, promosi dibumbui narasi menakut-nakuti, seperti isu bahwa uang tunai akan ditarik pemerintah dan semua transaksi wajib digital. Pedagang yang kurang paham teknologi akhirnya ikut tanpa benar-benar memahami cara kerja sistem, termasuk mekanisme pencairan dana atau pengaduan.