Sorotan publik selama ini lebih sering tertuju pada harga rumah, kendaraan, atau gawai terbaru di kota-kota besar.
Namun jauh dari pusat perbelanjaan, ada denyut ekonomi lain yang ikut terhimpit: desa dan sektor pertanian.
Sejak Pajak Pertambahan Nilai (PPN) resmi naik menjadi 12 persen, dampaknya tak hanya dirasakan pada barang mahal.
Biaya perlahan merambat dari logistik, distribusi, hingga harga akhir yang harus dibayar konsumen.
Kemudahan cicilan, kredit ringan, dan layanan paylater memang membuat barang mahal terasa lebih dekat.
Namun di balik itu, beban tersembunyi terus bertambah dan akhirnya sampai ke masyarakat paling rentan.
Desa Ikut Menanggung Beban
Ketika daya beli di kota melemah, efeknya menjalar ke desa.
Petani ikut menanggung tekanan dari kebijakan fiskal yang berbasis konsumsi.
Sejumlah ekonom mengingatkan bahwa dalam situasi ekonomi global yang penuh ketidakpastian, pertanian seharusnya menjadi bantalan, bukan korban.
Jika daya beli masyarakat desa terus tergerus, dampaknya akan merambat ke seluruh perekonomian nasional.
Kemudahan yang Menyimpan Tekanan
Meski pemerintah menyebut PPN 12 persen hanya berlaku pada barang dan jasa mewah—seperti rumah di atas Rp2 miliar, layanan digital, kendaraan, dan elektronik—realitasnya, beban biaya tetap menjalar ke seluruh rantai ekonomi.
Barang dengan kualitas lebih baik kini hadir dengan pajak tambahan.
Ditambah biaya logistik, distribusi, dan margin, harga pun terus naik.