Pakar Kebijakan Publik UPN Veteran Jakarta, Achmad Nur Hidayat, menyebut kenaikan PPN menciptakan efek berantai.
“Daya beli melemah, konsumsi tertahan, dan target pemulihan ekonomi makin sulit dicapai,” katanya.
Ia membandingkan dengan sejumlah negara yang justru menurunkan tarif PPN untuk menjaga daya beli dan daya saing ekonomi.
“Ketergantungan pada pajak untuk menutup defisit tidak cukup untuk membenarkan kebijakan yang memberatkan masyarakat luas,” ujarnya.
YLKI: Konsumen Tertekan, Harga Sering ‘Digembungkan’
Ketua Pengurus Harian YLKI, Niti Emiliana, menilai dampak PPN 12% kini makin terasa pada kelompok menengah dan hampir miskin.
“Banya harga belum termasuk PPN dan service charge. Konsumen baru tahu saat bayar. Belum lagi praktik pembulatan ke atas,” katanya.
Ia juga menyoroti persoalan akurasi data bantuan sosial.
Banyak kelompok middle-low income yang tidak tercatat sebagai penerima bantuan, padahal sangat terdampak.
“Mereka akhirnya mengurangi porsi belanja atau beralih ke merek termurah,” ungkapnya.
Industri Otomotif Ikut Tertekan
Ketika konsumen menahan belanja, dampaknya merambat ke sektor otomotif.
Pengamat Ekonom Universitas Andalas, Syafruddin Karimi, menyebut kenaikan PPN membuat harga on the road (OTR) melonjak dan cicilan makin berat.
“Pembeli cenderung menunda atau beralih ke mobil bekas. Ini soal persepsi keterjangkauan,” jelasnya.
Tekanan ini berpotensi memicu perang diskon antar dealer, menekan margin, hingga mengganggu rantai pasok.
Jika berlangsung lama, industri bisa menahan rekrutmen, mengurangi produksi, bahkan menunda inovasi.