BOGOR.DISWAY.ID - Menjelang akhir 2025, penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2026 masih belum menemui kejelasan. Pemerintah pusat dan daerah belum mengumumkan formula resmi, membuat pekerja dan pengusaha sama-sama menunggu kepastian.
Sejumlah serikat pekerja memprediksi kenaikan UMP 2026 tidak akan seragam. Presiden KSPN Ristadi memperkirakan kenaikan berada di kisaran 3,6–6,3 persen, tergantung kondisi ekonomi dan kesenjangan upah tiap daerah. Daerah dengan UMP tinggi berpotensi naik lebih rendah, sementara daerah dengan UMP rendah bisa mendapat kenaikan lebih besar.
Senada, Presiden KSPSI Andi Gani Nena Wea menyebut bocoran kenaikan berada di rentang 2,8 hingga 7 persen, dengan kawasan industri besar justru berpotensi mengalami penurunan persentase dibanding tahun sebelumnya.
Sementara itu, Presiden KSPI Said Iqbal menawarkan empat opsi formula, mulai dari kenaikan tunggal 6,5 persen, sistem interval, hingga penggunaan indeks alfa 0,7–0,9. Ia menolak alfa rendah karena dinilai tak cukup menopang daya beli buruh.
Pekerja: UMP Naik, Hidup Tetap Berat
Bagi pekerja di kota besar seperti Jakarta, UMP bukan sekadar angka. Zintan (27), karyawan swasta, mengaku gaji Rp5,5 juta per bulan nyaris habis untuk biaya kos, makan, dan transportasi. Menabung hanya bisa dilakukan dengan mengorbankan kebutuhan lain, bahkan harus mengambil pekerjaan sampingan.
Keluhan serupa datang dari pekerja di Bekasi dan Cikarang. Mayoritas buruh menilai kenaikan UMP 2–4 persen belum mampu mengejar laju inflasi dan kenaikan harga pangan. Hampir seluruh gaji terserap untuk kebutuhan primer, terutama bagi pekerja berkeluarga.
Kenaikan Gaji, Pajak Ikut Menggerus
Wahyu Fitriani (28), pekerja di Jakarta Timur, menilai kenaikan UMP kerap habis oleh potongan pajak, BPJS, dan biaya hidup. Meski UMP Jakarta terlihat tinggi secara nominal, daya beli riil justru tertekan akibat mahalnya hunian dan transportasi.
“Gaji naik, tapi potongan pajak juga naik. Uang bersih yang diterima nyaris tak terasa,” ujarnya.
Bukan Sekadar Persentase
Beragam suara pekerja menunjukkan bahwa kebijakan UMP 2026 perlu lebih dari sekadar angka persentase. Buruh berharap pemerintah menyelaraskan kenaikan upah dengan biaya hidup riil, pengendalian harga, serta kebijakan pajak yang adil, agar UMP benar-benar meningkatkan kualitas hidup, bukan sekadar formalitas tahunan.
Baca versi lengkapnya diliputan khusus Bisik Disway - Teka-Teki UMP 2026, Pekerja Berharap Naik: Kebutuhan Makin Mahal!