BOGOR.DISWAY.ID - Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat, Haji Pradi Supriatna, menegaskan bahwa Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat saat ini memprioritaskan perbaikan infrastruktur jalan yang menjadi kewenangan provinsi, dengan target penyelesaian hingga tahun 2026.
Hal itu disampaikan Haji Pradi dalam kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan yang digelar di kediamannya, Gang Wali Kukusan, Beji, Kota Depok, pada Sabtu (8/11/2025) malam.
“Jawa Barat kini fokus pada perbaikan infrastruktur jalan. InsyaAllah, seluruh jalan yang menjadi tanggung jawab provinsi akan rampung diperbaiki hingga tahun 2026. Setelah itu, pada 2027, barulah diarahkan untuk memperkuat dukungan kepada 27 kota dan kabupaten,” ujar Haji Pradi.
Selain membahas infrastruktur, ia juga menyoroti upaya pemulihan fungsi alam melalui penataan Daerah Aliran Sungai (DAS). Menurutnya, sejumlah titik di Kota Depok memerlukan perhatian khusus karena tingkat kepadatan permukiman di bantaran sungai telah mengganggu kelancaran aliran air.
“Saya berharap Depok mendapat prioritas, karena beberapa DAS sudah semakin padat dan sempit. Ini perlu ditangani segera agar tidak memicu banjir dan kerusakan lingkungan,” jelasnya.
Pada sektor transportasi, Haji Pradi menyampaikan bahwa Gubernur Jawa Barat sedang menyiapkan langkah penguatan angkutan publik melalui penambahan armada dan jalur kereta baru, dengan alokasi anggaran berskala besar.
“Harapan saya, sebagian anggaran itu dapat diarahkan ke Depok. Mobilitas masyarakat Depok sangat tinggi, sehingga perlu dukungan transportasi publik yang memadai,” ujarnya.
Terkait persoalan sampah, Haji Pradi menilai pentingnya sinergi antara pemerintah pusat, provinsi, dan kota/kabupaten, serta keterlibatan pihak swasta dalam pengelolaan limbah.
“Terobosan hanya bisa muncul kalau ada kemauan bersama. Kita perlu mengapresiasi pihak swasta yang ikut berkontribusi dalam pengelolaan sampah. Di tingkat provinsi, fungsi kami adalah memastikan pengawasan berjalan efisien dan tepat sasaran,” tegasnya.
Lebih lanjut, Haji Pradi juga menyoroti Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digagas pemerintah pusat. Ia menilai, selain meningkatkan pemenuhan gizi masyarakat, program tersebut turut menggerakkan ekonomi lokal.
“Di Depok, dari target 150 titik Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), baru sekitar 60 titik yang terdata, dan 46 di antaranya sudah beroperasi. Artinya, masih ada sekitar 90 titik yang harus direalisasikan hingga akhir tahun,” paparnya.
Berdasarkan data Badan Gizi Nasional (BGN) per 24 Agustus 2025, Jawa Barat telah memiliki 1.479 SPPG aktif yang melayani lebih dari 5,2 juta penerima manfaat.
“Program ini tidak hanya soal makanan bergizi, tapi juga soal ekonomi. Bayangkan, jika setiap titik SPPG melibatkan 50 tenaga kerja, dampaknya terhadap lapangan kerja dan ekonomi lokal sangat besar,” tutupnya.