BOGOR.DISWAY.ID - Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Bogor, Denny Mulyadi, menegaskan komitmen kuat Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor dalam menjaga keterbukaan informasi publik. Upaya ini menjadi langkah penting agar masyarakat dapat mengakses berbagai kebijakan dan program pemerintah secara terbuka dan transparan.
Hal tersebut disampaikannya usai menghadiri kegiatan Monitoring dan Evaluasi (Monev) Keterbukaan Informasi Publik bagi Badan Publik se-Jawa Barat yang digelar oleh Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat, di Mini Teater UPTD PLDDIG Diskominfo Jabar (Jabar Command Center), Jalan Diponegoro No.22, Kota Bandung, pada Jumat (7/11/2025).
Denny menjelaskan bahwa Pemkot Bogor bersama Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Bogor telah melakukan ekspose keterbukaan informasi publik sebagai bentuk nyata dari komitmen mereka terhadap transparansi.
“Alhamdulillah, hari ini Pemkot Bogor telah melakukan ekspose terkait keterbukaan informasi publik yang dinilai langsung oleh Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat,” ujarnya.
Menurut Denny, komitmen tersebut bukan hanya sebatas wacana. Pemkot Bogor sebelumnya telah berhasil meraih predikat Badan Publik Informatif dengan nilai 94,07 pada tahun 2024 lalu — sebuah pencapaian yang menunjukkan kualitas penyelenggaraan informasi publik yang sangat baik.
“Kami menegaskan prinsip informasi yang valid, mutakhir, dan mudah diakses sebagai budaya kerja dalam setiap penyampaian informasi publik,” tegasnya.
Ia berharap Kota Bogor dapat kembali mempertahankan predikat Badan Publik Informatif pada tahun ini. “Tadi tim penilai memberikan apresiasi, mudah-mudahan Kota Bogor bisa mempertahankan kategori informatif untuk tahun ini,” tambahnya.
Denny juga memberikan apresiasi kepada seluruh jajaran Diskominfo Kota Bogor yang terus berinovasi dan menjaga kualitas layanan informasi publik.
Sementara itu, Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik (IKP) Diskominfo Kota Bogor, Dian Intannia Lesmana, menjelaskan bahwa Pemkot Bogor juga memperluas akses keterbukaan informasi publik bagi semua lapisan masyarakat, termasuk penyandang disabilitas melalui fitur Inklusi Netra untuk Aduan dan Respon Warga (INARA).
“INARA merupakan layanan pengaduan berbasis suara yang dirancang khusus untuk membantu penyandang tunanetra menyampaikan aspirasi, pengaduan, maupun permohonan informasi publik tanpa hambatan visual,” ungkapnya.
Selain itu, Diskominfo juga terus mengembangkan sistem digital terpadu Bogor Single Window (BSW), yang mengintegrasikan berbagai layanan publik — mulai dari pengajuan hibah, program keluarga harapan, hingga akses bantuan sosial.
Dian menegaskan, pihaknya akan terus menjaga prinsip transparansi, inovasi, dan perlindungan data pribadi dalam setiap layanan.
“Kami berkomitmen meningkatkan kualitas pelayanan informasi publik serta terus berinovasi dalam tata kelola pemerintahan berbasis digital,” tutupnya.