BOGOR.DISWAY.ID - Ketua Tim Pembina (TP) Posyandu Kota Depok, Siti Barkah Hasanah atau yang akrab disapa Cing Ikah, mendorong seluruh Ketua TP Posyandu di wilayah, camat, lurah, dan puskesmas untuk memperkuat sinergi dan kolaborasi dalam mengimplementasikan Posyandu Enam Standar Pelayanan Minimal (SPM).
Menurutnya, kolaborasi lintas sektor menjadi kunci untuk memastikan pelayanan dasar masyarakat berjalan lebih optimal dan menyentuh berbagai aspek kehidupan warga.
“Peran Posyandu saat ini tidak hanya berfokus pada pelayanan kesehatan saja, tetapi juga mencakup penguatan layanan dasar lainnya di bidang pendidikan, sosial, hingga lingkungan,” ujar Cing Ikah usai menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Posyandu Kecamatan dan Kelurahan se-Kota Depok, di Aula Serbaguna Lantai 10 Gedung Dibaleka II, Balai Kota Depok, Senin (20/10/2025).
Posyandu Kini Hadir dengan Enam Bidang Pelayanan Dasar
Cing Ikah menjelaskan, sesuai dengan Permendagri Nomor 13 Tahun 2024 tentang Posyandu, kini Posyandu memiliki wajah baru yang lebih luas cakupannya, meliputi enam bidang SPM, yakni:
pendidikan, kesehatan, sosial, ketertiban umum, pekerjaan umum dan perumahan rakyat, serta ketahanan pangan.
“Enam aspek pelayanan dasar ini perlu benar-benar dipahami oleh seluruh pembina Posyandu agar dapat mengidentifikasi permasalahan di masyarakat dan mencari solusi bersama,” tegasnya.
Posyandu Sebagai ‘CCTV’ Masyarakat
Lebih lanjut, Cing Ikah berharap Posyandu dapat berfungsi layaknya ‘CCTV-nya warga’ di lingkungan masing-masing — yang artinya Posyandu mampu memantau kondisi masyarakat secara langsung, termasuk warga yang membutuhkan bantuan.
“Posyandu menjadi wadah bagi masyarakat untuk menyampaikan berbagai persoalan. Dari sana, informasi bisa diteruskan kepada para pemangku kepentingan agar permasalahan dapat segera ditangani,” jelasnya.
Pemkot Depok Terus Perkuat Layanan Dasar
Dalam kesempatan tersebut, Cing Ikah juga menegaskan bahwa Pemerintah Kota Depok terus berkomitmen memperkuat pelayanan dasar, baik di sektor pendidikan melalui rintisan sekolah gratis, maupun berbagai program peningkatan kesejahteraan masyarakat.
“Harapannya, setelah rakor ini seluruh kepala puskesmas, kepala seksi kemasyarakatan, lurah, dan camat dapat menyusun program sesuai kondisi serta kebutuhan masyarakat di wilayah masing-masing,” pungkasnya.