Sentul City Tuntaskan Penyerahan 423 Sertifikat PSU kepada Pemkab Bogor

Sentul City Tuntaskan Penyerahan 423 Sertifikat PSU kepada Pemkab Bogor

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor menerima 423 dari 449 sertifikat PSU Sentul City.--Istimewa

BOGOR, DISWAY.ID - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor menerima 423 dari 449 sertifikat PSU Sentul City.

Sementara sebanyak 26 sertifikat lainnya masih berproses dan ditargetkan rampung November 2026.

Bupati Bogor Rudy Susmanto mengatakan, penyelesaian PSU Sentul City terus dikebut pemerintah sejak dirinya mulai menjabat pada Februari 2025.

BACA JUGA:Bogor Siapkan Sentul Bio-Town sebagai Pusat Inovasi Kesehatan dan Investasi

"Hari ini 423 bidang sudah kami terima, tinggal menuntaskan 20 sekian bidang. Prosesnya sudah berjalan dan mudah-mudahan dalam waktu dekat dapat dituntaskan," ujar Rudy kepada wartawan, Jum'at (11/9/2026). 

Menurutnya, 423 bidang tersebut berasal dari 15 site plan kawasan Sentul City, bukan hanya dari satu cluster. Pemkab Bogor meminta penyerahan dilakukan secara menyeluruh sesuai site plan dan ketentuan yang berlaku.

"Yang namanya bidang lahan bukan hanya ditunjuk lalu terbit sertifikat, tetapi ada tahapan mulai dari pengukuran, pengecekan, kesesuaian dengan site plan dan izin-izin yang diterbitkan Pemkab Bogor," jelasnya. 

Selain itu, Pemkab Bogor juga menerima 320 sertifikat Barang Milik Daerah (BMD) dari Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor I dan II.

Rudy menyebut pengamanan aset tersebut merupakan tindak lanjut atas arahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

BACA JUGA:Bupati Bogor Resmikan Jalan Shortcut Subianto Sentul untuk Tingkatkan Konektivitas dan Pertumbuhan Ekonomi

Ditempat yang sama, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor I Sontang Coin Manurung memastikan sisa sertifikat PSU Sentul City akan diselesaikan.

"Dari 449 bidang, masih ada 26 sertifikat hak pakai yang ditargetkan rampung dan diserahkan kepada Pemkab Bogor pada November 2026 nanti," kata Sontang

Dengan demikian, Pemkab Bogor menargetkan seluruh 449 bidang PSU Sentul City dapat segera tuntas dan masuk dalam pengelolaan pemerintah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sumber: