Pemkot Bogor Dorong Penyelesaian Dana PBI Rp8,4 Miliar dari Pemprov Jabar

Kamis 02-10-2025,20:32 WIB
Reporter : Cut Rizka Ardina H
Editor : Cut Rizka Ardina H

BOGOR.DISWAY.ID - Wakil Wali Kota Bogor, Jenal Mutaqin, menghadiri Rapat Koordinasi Penanganan Infrastruktur di Gedung Pakuan, Kota Bandung, Selasa (30/9/2025). Turut hadir mendampingi Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Bogor Denny Mulyadi, Kepala Bapperida, Plt. Kepala BKAD, serta perwakilan Dinas PUPR Kota Bogor.

Dalam rapat tersebut, dibahas skema bantuan infrastruktur dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat kepada kabupaten/kota, termasuk Kota Bogor.

Jenal Mutaqin menegaskan bahwa Pemkot Bogor mendorong kepastian usulan bantuan keuangan dari Pemprov Jawa Barat, khususnya untuk sektor infrastruktur yang mendesak. Salah satu prioritas utama yang diusulkan adalah penanganan Jalan Saleh Danasasmita (Batutulis).

“Lahan sudah tersedia, tapi sempat nol anggaran di RKPD. Alhamdulillah, melalui rapat ini perbaikan Jalan Batutulis sudah masuk dalam skema bantuan infrastruktur tahun 2026,” ujar Jenal.

BACA JUGA:Transformasi Angkutan Umum di Bogor: Wujudkan “Bogor Lancar”

Selain infrastruktur jalan, Jenal juga menyampaikan isu penting terkait Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) Jawa Barat 2026. Berdasarkan arahan Gubernur Jawa Barat, Porprov mendatang akan menggunakan sistem penyebaran di seluruh kota/kabupaten, bukan hanya terpusat di Kota Bogor, Kota Bekasi, dan Kota Depok yang sebelumnya ditetapkan sebagai tuan rumah.

“Kami menunggu peraturan gubernur terbaru agar bisa menyesuaikan anggaran KUA-PPAS 2026,” jelasnya.

Isu lain yang turut disoroti adalah dana Penerima Bantuan Iuran (PBI) dari Provinsi Jawa Barat yang masih kurang salur Rp8,4 miliar. Jenal menekankan pentingnya tindak lanjut segera, agar program JKN–BPJS tetap menjamin layanan kesehatan bagi masyarakat tidak mampu.

Selain itu, Jenal juga menyoroti pengurangan dana transfer dari pemerintah pusat. Kota Bogor mengalami penurunan sebesar Rp340 miliar yang berdampak pada defisit anggaran.

“Imbas pengurangan ini harus ditutup dengan peningkatan PAD dan efisiensi belanja daerah. Kami akan membicarakan hal ini bersama DPRD, karena seluruh daerah mengalami kondisi serupa,” tegasnya.

Kategori :