Rumas Dinas di Lapas Cibinong Dibongkar, Pemkab Bogor Cek Status Lahan dan Izin

BOGOR, DISWAY.ID – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor akan memastikan kembali status lahan dan perizinan bangunan rumah dinas Lapas Kelas IIA Cibinong setelah 10 dari 13 bangunan dibongkar Komisi XIII DPR RI.

Bupati Bogor Rudy Susmanto mengatakan, lahan tersebut merupakan aset milik Pemerintah Kabupaten Bogor. 

Menurutnya, Pemkab Bogor berkewajiban memastikan aset daerah digunakan sesuai ketentuan.

BACA JUGA:10 Bangunan di Lapas Cibinong Dibongkar Komisi XIII DPR, Bukan Milik Negara

“Kami tugasnya adalah menjaga aset digunakan oleh siapapun, tetapi aset tersebut masih merupakan milik Pemerintah Kabupaten Bogor,” ujarnya, pada Kamis, 1 Oktober 2026.

Rudy menegaskan, Pemkab Bogor menghormati proses hukum yang tengah berjalan terkait keberadaan bangunan tersebut.

Sementara terkait perizinan, Rudy menyebut pembangunan bangunan di wilayah administratif Kabupaten Bogor semestinya melalui mekanisme perizinan Pemkab Bogor.

“Nanti kami akan pastikan kepada dinas terkait mekanisme pembangunan tersebut, kita bicaranya dari sisi perizinan, bukan dari sisi pembangunannya oleh siapa,” katanya. 

Rudy juga memastikan bangunan tersebut tidak dibangun menggunakan anggaran Pemerintah Kabupaten Bogor.

BACA JUGA:5 Pejabat Dinonaktifkan Imbas Penemuan Fasilitas Mewah di Lapas Cibinong

“Kami kemarin sudah cek bahwa pembangunan tersebut tidak melalui anggaran Pemerintah Kabupaten Bogor,” tegasnya.

10 Bangunan Mewah di Lapas Cibinong Dibongkar

Adapun 10 bangunan yang dibongkar disebut bukan Barang Milik Negara (BMN) dan berdiri di bantaran sungai yang dinilai menyalahi aturan tata ruang.

Rudy mengatakan, kewenangan terkait bangunan dan pengelolaan Lapas berada di bawah Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. 

Karena itu, Pemkab Bogor tidak masuk pada aspek pembangunan maupun pengelolaan internal Lapas.

Sumber: