HPPMI Gelar Aksi Damai, Kantah Bogor 1 Janji Benahi Tata Kelola Pelayanan

BOGOR, DISWAY.ID - Usai adanya aksi penyampaian pendapat di depan publik di Kantor Pertanahan (Kantah) Kabupaten Bogor 1 oleh  dengan menggelar aksi damai, pada Senin, 21 September 2026.

Kepala Pelaksana Harian (Plh) Kantah Kabupaten Bogor 1, Wendi Isnawan buka suara.

Kepala Plh Kantah Kabupaten Bogor 1, Wendi Isnawan mengemukakan, bahwa pihaknya sangat menghormati penyampaian aspirasi di depan publik oleh massa aksi yang menyuarakan suaranya itu.

BACA JUGA:Petani Gelar Tasyakuran Usai Kepala Kantah Bogor Terjaring OTT KPK Terkait Suap HGB BPN

"Kami sangat hormati apa yang disampaikan teman-teman dari puluhan massa aksi, insha Allah akan kami tampung dan kami jadikan sebagai bahan untuk perbaikan pelayanan kedepan bagi masyarakat Kabupaten Bogor khususnya," ungkap pria yang juga merupakan Kakantah Kabupaten Sukabumi tersebut.

Ia juga menekankan, bahwa pelayanan publik kepada masyarakat khususnya di Kantah Kabupaten Bogor 1, tetap berjalan normal meski ada rangkaian penyampaian pendapat di depan publik tadi.

Wendi menambahkan,bila pelayanan di Kantah Bogor 1 berjalan normal termasuk pelayanan akhir pekan/pelataran berjalan seperti biasa biasa. 

"Komitmen kami berupaya untuk melakukan perbaikan semua tata kelola layanan di kantah Bogor 1 serta memberikan pelayanan secara maksimal bagi masyarakat," ucapnya.

"Terima kasih juga atas dukungan para pihak demi perbaikan kami. Mohon doanya agar diberikan kelancaran dalam melaksanakan perbaikan tata kelola layanan," tambah Wendi sembari mengakhiri.

BACA JUGA:KPK Kembali Geledah Kantor Kantah Bogor I, Penyidik Amankan Koper Isi Dokumen

Sebelumnya, puluhan massa aksi yang tergabung dalam HPPMI Kabupaten Bogor menggelar aksi damai didepan Kantor BPN Cibinong, pada Senin, 21 September 2026.

Aksi tersebut diwarnai potong tumpeng dan penyembelihan dua ekor kambing sebagai bentuk rasa syukur atas penangkapan sejumlah oknum pejabat BPN oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Ketua HIPPMI Yusuf Bachtiar mengatakan, momentum penindakan oleh aparat penegak hukum harus diikuti pembenahan internal di tubuh ATR/BPN.

Ia meminta Kementerian ATR/BPN lebih selektif dalam menentukan pimpinan kantor pertanahan ke depan.

Sumber: