Kematian Pekerja Proyek SDN Gang Aut, Komsi III DPRD Kota Bogor: Teguran Keras Terhadap Semua Pihak

BOGOR, DISWAYBOGOR.ID - Wakil Ketua Komisi III DPRD Kota Bogor, Benninu Argoebie, mengecam keras atas pelaksanaan pekerjaan proyek di SDN Gang Aut, Kota Bogor yang telah merenggut korban jiwa. 

Korban merupakan Iwan Setiawan (51) warga Kampung Bunar RT 002/RW 005, Desa Bunar, Kecamatan Cigudeg, Kabupaten Bogor yang mengalami kecelakaan kerja yang tertimbun material longsor dan menyebabkan meniggal dunia pada Sabtu, 21 Juni 2025.

"Kami memberikan teguran keras kepada semua pihak yang diduga lalai. Kontraktor pelaksana, pengawas proyek, dan OPD teknis seharusnya menjamin keselamatan kerja di lapangan," kata Benninu kepada wartawan," dikutip Selasa, 24 Juni 2025.

Menurutnya, fakta ada seorang pekerja yang sampai kehilangan nyawa akibat keberadaannya pada proyek tersebut tanpa sistem penahan tahan dan mimim alat pelindung diri adalah bukti nyata lemahnya pengawasan dan pengabaian terhadap standar keselamatan kerja (K3).

BACA JUGA: Seorang Pekerja Bangunan Proyek Pembangunan SDN Gang Aut Meninggal Dunia Akibat Tertimbun Longsor

BACA JUGA: Innalillahi, Pria di Bogor Tewas Tertimbun Tanah saat Gali Pondasi Bangunan

“Ini adalah tindakan sistemik yang tidak bisa ditoleransi,” tegas DIA.

Ia meminta kepada penyerjaan proyek tersebut agar bisa dihentikan sementara agar penyelidikan dilakukan secara menyeluruh.

“Harus ada tanggung jawab langsung dari kontraktor pelaksana dan dinas pengampu kegiatan, serta kejelasan hak-hak korban secara hukum dan kemanusiaan,” ucap dia.

Benninu mendorong dilakukannya evaluasi total terhadap seluruh infrastruktur pekerjaan di Kota Bogor.

Terkhususnya adalah proyek pendidikan, agar tidak terjadi lagi korban jiwa akibat proyek asal jadi.

BACA JUGA: IRT Tewas Gantung Diri di Dalam Rumahnya, Diduga Terlilit Utang

BACA JUGA: Puluhan Pria Diamankan Pesta Seks Sesama Jenis di Puncak Berkedok Family Gathering

Dalam waktu dekat, kata Benninu, Komisi III akan melakukan rapat kerja dengan Dinas Pendidikan (Disdik), Dinas PUPR, dan kontraktor terkait untuk mengungkap penyebab dan menetapkan langkah korektif konkret. 

Sumber: