RAPBN 2026: Target Pajak Naik 13,5%, Ekonom Ingatkan Risiko Berat

BOGOR.DISWAY.ID - Pemerintah menargetkan pendapatan negara sebesar Rp3.147,7 triliun dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026. Angka ini naik 9,8% dibanding tahun 2025.

Kontributor terbesar tetap berasal dari pajak dengan target Rp2.357,7 triliun, naik 13,5% dari tahun sebelumnya. Sementara itu, penerimaan kepabeanan dan cukai dipatok Rp334,3 triliun, dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) ditargetkan Rp455 triliun.

Menteri Keuangan Sri Mulyani menegaskan pemerintah tidak akan menambah jenis pajak baru untuk mengejar target ini. Fokus strategi ada pada reformasi internal, penguatan sistem Coretax, dan intensifikasi pertukaran data.

“Tidak ada pajak baru, semua mengikuti UU yang ada. Fokus kami reformasi di internal,” tegas Sri Mulyani.

BACA JUGA:Sekolah Garuda: Lompatan Besar Pendidikan Indonesia Menuju 2045

Ekonom Ingatkan Risiko

Ekonom Universitas Andalas Syafruddin Karimi menilai target pajak yang terlalu tinggi bisa menjadi pedang bermata dua. Jika realisasi meleset, pemerintah bisa terpaksa memangkas belanja negara di tengah jalan.

Ia juga menyoroti penurunan PNBP dari Rp477,2 triliun (2025) menjadi Rp455 triliun (2026). Menurutnya, penurunan ini menandakan berkurangnya kontribusi SDA dan dividen BUMN, sehingga ketergantungan pada pajak semakin besar.

“Indonesia perlu diversifikasi penerimaan, misalnya dari ekonomi digital, royalti, dan efisiensi BUMN,” kata Syafruddin.

BACA JUGA:Luar Biasa, Bisa Dekat Presiden!: Cerita Warga di Karnaval HUT ke-80 RI

DPR Ingatkan Jangan Bebani Rakyat

Badan Anggaran (Banggar) DPR juga mengingatkan pemerintah agar berhati-hati dalam mengejar target pajak. Ketua Banggar DPR Said Abdullah menilai target Rp2.357,7 triliun bisa menimbulkan resistensi publik, apalagi masih ada isu kenaikan PBB di sejumlah daerah.

“Pemerintah sebaiknya mengejar wajib pajak nakal dan memanfaatkan peluang pajak global, bukan hanya menaikkan tarif,” ujar Said.

Ia juga mendorong optimalisasi pajak karbon serta peningkatan investasi SDA untuk menciptakan penerimaan negara yang lebih berkelanjutan.

Sumber: