BOGOR.DISWAY.ID - Kota Depok menjadi pusat perhatian Jawa Barat setelah menjadi lokasi pembahasan sejumlah Proyek Strategis Nasional (PSN) yang berlangsung di Aula Teratai, Balai Kota Depok, Selasa (21/10/25).
Rapat koordinasi (rakor) ini dipimpin langsung oleh Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, dan dihadiri para kepala daerah, pelaku usaha, serta pengelola proyek strategis di wilayah Jabar.
“Agenda kami hari ini adalah membangun kesepakatan antara Pemprov Jabar dengan pengelola PSN. Ada pembahasan mengenai jalan tol, Pelabuhan Patimban, Tol Bogor–Ciawi–Sukabumi (Bocimi), hingga Tol Jakarta–Cikampek (Japek),” ujar Gubernur Dedi Mulyadi usai rakor.
Dalam pertemuan tersebut, Pemprov Jabar juga membahas ketersediaan bahan tambang untuk mendukung pembangunan PSN. Para pengusaha tambang dikumpulkan untuk menandatangani nota kesepahaman (MoU) dengan Pemprov Jabar.
“Para pengusaha wajib mengikuti aturan terkait pengelolaan lingkungan. Nantinya akan diterbitkan surat keputusan gubernur sebagai dasar hukumnya,” jelas Dedi.
Ia menegaskan bahwa pajak sektor pertambangan harus memberikan manfaat langsung bagi masyarakat, terutama dalam tiga aspek utama: lingkungan sekitar tambang, pembangunan infrastruktur jalan, dan kegiatan reklamasi.
“Pajak ini akan digunakan untuk membangun jalan, irigasi, sanitasi lingkungan, rumah bagi warga berpenghasilan rendah, serta peningkatan kualitas pendidikan. Seperti Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), 100 persen hasilnya harus kembali untuk pembangunan jalan,” ungkapnya.
Sebagai informasi, melalui MoU tersebut, Pemprov Jabar menerbitkan 76 Izin Usaha Pertambangan (IUP) dengan persyaratan ketat yang disepakati bersama. Izin berlaku selama satu tahun dan dapat diperpanjang sesuai ketentuan yang berlaku.
Dengan diselenggarakannya rakor ini, Depok resmi menjadi pusat sinergi pembangunan strategis Jawa Barat, memperkuat perannya sebagai kota penunjang kemajuan wilayah metropolitan dan nasional.